Ketua MUI Ajak Masyarakat Tak Pilih Pemimpin Yang Menyogok, Pilih Yang Jujur
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mendorong masyarakat untuk menjaga situasi Pemilu 2024 agar selalu kondusif
Nusantaraterkini.co - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh mendorong masyarakat untuk menjaga situasi agar selalu kondusif jelang pencoblosan dalam pemilu 2024 yang akan dilaksanakan besok, Rabu, (14/2/2024).
"Pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang di antaranya adalah mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan umum. Untuk itu, mari jaga suasana kondusif jelang pelaksanaan pemilu, untuk mewujudkan pesta demokrasi yang damai, adil, jujur, dan bermartabat, serta jauh dari perilaku curang, intimidatif, koruptif, dan tindak melanggar hukum lainnya," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, (13/02/2024).
Lebih lanjut, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih ini mengatakan dalam sistem politik Indonesia, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih. Ia meninjau agar hak tersebut digunakan secara baik dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kepemimpinan publik yang baik.
"Karenanya, memilih pemimpin yang mampu menjaga agama dan mampu mengurusi urusan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan hukumnya wajib. Sebaliknya, golput dalam arti tidak mau berpartisipasi menggunakan hak pilih, kemudian terpilih pemimpin yang lalim dan tidak kompeten, maka tindakan itu haram dan berdosa," tegas Niam.
Menurut Niam, dalam proses memilih pemimpin agar mewujudkan kemaslahatan umum, harus didasarkan pada pertimbangan kompetensi pengemban amanah kepemimpinan.
"Setelah mendengar visi misi calon dalam masa kampanye, saatnya kita kontemplasi dan memilih sesuai hati yang jernih, meminta pertolongan Allah SWT agar diberi pemimpin yang shidiq atau jujur, yang amanah atau dapat dipercaya, yang tabligh atau punya kemampuan eksekusi, serta yang fathanah atau punya kompetensi," ujarnya.
"Tidak boleh memilih karena sebab sogokan atau pemberian harta semata. Orang yang akan dipilih, atau yang mencalonkan diri juga tidak boleh menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih, seperti menyuap atau dikenal dengan serangan fajar," sambung Niam.
Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini mengingatkan bahwa MUI telah menetapkan fatwa yang berkenaan dengan hal suap-menyuap dalam Pemilu, melalui forum Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Kalimantan Selatan pada 2018.
"Hukumnya haram. Menerima sogokan politik yang kemudian mendorong orang untuk memilih orang yang tidak kompeten hukumnya haram," tegas Asrorun Niam Sholeh.
(Ann/Nusantaraterkini.co)
Sumber: Antaranews.com
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
LIFESTYLEDukung Fatwa Haram MUI, DPR: Vape Ancaman Nyata Kesehatan Generasi Muda
Rozie Winata·45 menit yang lalu -
EKONOMIRupiah Dibuka Melemah ke Rp18.210 per Dolar AS, Pasar Cermati Inflasi AS dan Utang RI
hendra·45 menit yang lalu -
-
SUMUTPeringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG: Hujan Lebat di Sumut hingga 18 November 2026
M Aribowo·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALOperasi Sarang Narkoba di Lapas Sukabumi: 8 Warga Binaan Positif Amphetamine dan 5 Ponsel Disita
Rozie Winata·1 jam yang lalu -
SOSOKBiodata dan Profil Felicia Tissue yang Baru Menikah, Pernah Heboh Dikaitkan dengan Kaesang
M Aribowo·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALPolresta Deliserdang Ringkus Pengedar dan Pembeli Sabu di Pantai Rambung Biru-Biru
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSolar Subsidi Nelayan Dikuasai Mafia, Firman Soebagyo: Usut hingga ke Akar!
Rozie Winata·2 jam yang lalu -
KESEHATANPuncak HKN ke-62, RS Adam Malik Ajak Warga Sumut Hidup Sehat Lewat Gerakan 1 Juta Langkah
Rozie Winata·3 jam yang lalu -
SEPAKBOLAKebobolan 15 Gol Tanpa Clean Sheet, Sumsel United Evaluasi Lini Belakang Jelang Putaran Kedua
Rozie Winata·4 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
