Ketua Kelas Ditangkap KPK, Pemprov Sumut Tegas Tidak Beri Bantuan Hukum
Kepala Dinas (Kadis) PUPR Sumut Topan Ginting ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan Pemprov Sumut
Nusantaraterkini.co, MEDAN - Kepala Dinas (Kadis) PUPR Sumut Topan Ginting ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan Pemprov Sumut tegas tidak beri bantuan hukum.
Di mana sudah tidak jadi rahasia umum lagi kedekatan antara Topan Ginting dan Bobby Nasution. Kenapa tidak, tak banyak birokrat muda yang meniti karier secepat dan sedrastis Topan Obaja Putra Ginting.
Nama yang awalnya dikenal di kalangan terbatas sebagai ajudan pribadi Walikota Medan sebelumnya, kini perlahan menjelma menjadi sosok paling disegani atau ditakuti di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Perjalanan karier Topan bagaikan roket: cepat, tinggi, penuh daya, dan pada akhirnya…meledak.
Topan bukan orang yang lahir dari jalur karier birokrat biasa. Ia meniti jalannya dari posisi ajudan, tetapi seiring waktu, ia tumbuh menjadi figur yang begitu dipercayai oleh Bobby.
Bukan hanya soal tugas-tugas administratif, Topan dipercaya untuk mengelola urusan strategis, bahkan hingga menyentuh kebijakan dan proyek-proyek besar kota.
Baca Juga: Topan Ginting Dapat 4-5 Persen atau Sekitar Rp 8 Miliar dari Proyek Pembangunan Jalan
Ia sempat menjabat sebagai Camat, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Aset, Kepala LPSE, lalu naik menjadi Kepala Dinas Pendidikan, dan dilanjutkan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
Jabatan demi jabatan datang silih berganti. Banyak ASN di Medan menyebut, posisi penting di lingkungan Pemko seolah tak lepas dari campur tangan Topan.
Tak heran ia dijuluki “Ketua Kelas” bukan karena usianya yang muda, tetapi karena nyaris tak ada keputusan penting yang tidak melalui dirinya.

Baca Juga: Bobby Nasution Siap Diperiksa Apabila Terima Aliran Dana
Yang lebih mencolok, penempatan jabatan kerap kali disebut tidak melalui prosedur formal seperti Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Namun, semua seperti dibiarkan.
Orang tahu, Topan adalah orang dalam lingkaran kekuasaan, dan Bobby sangat percaya padanya. Bahkan untuk urusan proyek-proyek raksasa seperti revitalisasi Lapangan Merdeka, pembangunan Islamic Center dan pengadaan lampu-lampu kota hingga mobil listrik, Topan punya peran signifikan meskipun secara teknis, ia bukan berlatar belakang arsitek atau insinyur.
Ketika Bobby dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara, Topan tidak ditinggalkan. Ia justru kembali mendapatkan tempat strategis sebagai Kepala Dinas PUPR Sumut dan Plt Kadisperindag ESDM.
Dalam setiap agenda gubernur, dalam banyak kunjungan kerja, Topan nyaris tak pernah absen. Ibarat bayangan, di mana ada Bobby, di situ ada Topan.

Namun, karier Topan Ginting selaku Kadis PUPR Sumut berakhir karena dirinya ditangkap KPK pada Kamis (26/6/2025). Ia ditangkap bersama 4 orang lainnya terkait proyek pembangunan jalan di Sumut. Ia ditangkap KPK setelah dilantik Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai Kadis PUPR pada 24 Februari 2025 lalu.
Dalam hal ini, sepertinya Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak mau terlibat dalam kasus yang tengah ditangani KPK yang menjadikan anak mainnya dan dijuluki sebagai Ketua kelas ini ditangkap karena kasus korupsi pembangunan jalan.
Kepada wartawan, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemprov Sumut tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Topan Ginting selaku Kadis PUPR Sumut.
Dalam paparannya tersebut, Bobby Nasution juga menegaskan bahwa Topan Ginting dinonaktifkan sebagai Kadis PUPR Sumut.
(Akb/nusantaraterkini.co)
Berita Terkait
Berita Terbaru
-
NEWSJelang Nataru, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol
Herman Saleh Harahap·6 menit yang lalu -
KOTA MEDANTemui Bobby, Rico Waas Bahas Sinkronisasi Pembangunan Daerah
Herman Saleh Harahap·21 menit yang lalu -
NEWSTersangka Korupsi ATR/BPN Fahd A Rafiq Klaim Beri Dana Rp70 Miliar ke NU
Herman Saleh Harahap·54 menit yang lalu -
SUMUTGubernur Bobby Minta Kabupaten/Kota Percepat Regulasi BRT Mebidang
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
POLITIKPemkab dan DPRD Pasaman Sepakati Ranperda Perangkat Daerah
Herman Saleh Harahap·1 jam yang lalu -
HUKUM DAN KRIMINALSelain LSP, Polri Usut End User Lain Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
-
HUKUM DAN KRIMINALIrjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tidak Hormat
Herman Saleh Harahap·2 jam yang lalu -
SOSOKPerjalanan Karier Irjen Eko Hadi Santoso: Mulai Lulus Akpol 1999, Kini Berakhir Dipecat
M Aribowo·3 jam yang lalu -
NEWSDorong Kemandirian Fiskal Daerah, Golkar MPR Siapkan RUU Obligasi Daerah
hendra·3 jam yang lalu
Semua berita sudah ditampilkan
