Jelang Pemilu 2024, Panglima TNI Tegaskan Akan Bersikap Netral, Berpaut pada Peraturan UU

Nusantaraterkini.co - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan jajaran prajurit TNI akan tetap netral di pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ia menyatakan TNI akan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Untuk masalah netralitas saya rasa secara Undang-Undang TNI kita sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis," kata Agus usai hadiri apel gelar pasukan pengawalan Pemilu di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Selain UU TNI, Netralitas TNI, kata Agus, juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur hukuman bagi prajurit TNI yang melanggar netralitas. Ia pun akan memastikan jajarannya senantiasa berada dalam koridor yang diatur dalam Undang-Undang.

“Kalau kami berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kami ikuti aja koridor seperti itu,” ujarAgus.

Larangan bagi prajurit TNI dan Polri aktif berkampanye tertuang dalam Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu. Jika terbukti terlibat, prajurit TNI-Polri dikenakan sanksi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp12 juta.

"Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat permusyawaratan desa, desa dan/atau yang anggota melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12 juta," bunyi pasal 494 UU Pemilu.

Di kesempatan yang sama, Agus mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu agar berjalan tanpa kecurangan. Agus pun mengaku sudah sering menekankan netralitas TNI di Pemilu 2024 mendatang. TNI juga telah meneken deklarasi komitmen netralitas Pemilu serentak 2024 bersama Polri.

(Ann/Nusantaraterkini.co)