Habib Syarief Apresiasi Satgas Akademisi Prabowo: Jangan Hanya Jadi Pajangan!

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Habib Syarief Muhammad mengapresiasi langkah Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas (satgas) atau kelompok kerja yang melibatkan para guru besar, dosen dan peneliti untuk mempercepat pencapaian sasaran strategis pembangunan nasional.

Menurut Syarief, pelibatan kalangan akademisi dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat dasar keilmuan pada setiap pengambilan keputusan.

"Bangsa ini memang membutuhkan keterlibatan aktif para akademisi agar kebijakan publik memiliki landasan ilmiah yang kuat," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Namun demikian, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu menegaskan, pemerintah perlu merumuskan secara jelas tugas dan fungsi satgas tersebut sejak awal.

Menurutnya, pembentukan satgas tidak boleh dilakukan tanpa mandat dan ruang lingkup kerja yang terukur.

"Harus dipastikan apakah mereka bertugas memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah atau juga dilibatkan dalam pelaksanaan teknis program-program strategis. Hal ini harus diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan," katanya.

Habib juga mengingatkan agar keberadaan satgas tidak hanya menjadi pelengkap administrasi atau simbol semata. Ia berharap setiap rekomendasi dan hasil kajian yang disampaikan para akademisi benar-benar menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

"Jangan sampai satgas hanya menjadi pajangan. Ketika para guru besar memberikan masukan dan saran, pemerintah justru tidak mendengarkannya karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik pemerintah. Jika para akademisi dilibatkan, maka suara dan pandangan mereka harus dihormati serta dijadikan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan," tegasnya.

Lebih lanjut, Habib menilai kemajuan bangsa hanya dapat diwujudkan apabila setiap kebijakan publik disusun berdasarkan kajian ilmiah yang matang, berbasis data, riset, dan ilmu pengetahuan.

"Semua kebijakan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, bukan karena kepentingan politik sesaat, apalagi karena kepentingan ekonomi tertentu atau memburu rente," ujarnya.

Ia berharap rencana pembentukan satgas yang melibatkan kalangan akademisi dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kemajuan Indonesia.

(LS/Nusantatraterkini.co)