CELIOS Rilis Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran: Kinerja Buruk, Bahlil Dapat Skor Terendah ​

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Lembaga penelitian independen Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis laporan evaluasi bertajuk "Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran". Laporan independen tersebut membeberkan penilaian tajam dari masyarakat umum serta para ahli terhadap dua tahun perjalanan pemerintahan Kabinet Merah Putih. 

​Berdasarkan hasil survei yang dihimpun pada 15 September hingga 9 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto memperoleh nilai rata-rata 4,6 dari skala 10 menurut masyarakat umum. Angka tersebut berbanding jauh dengan penilaian kelompok ahli yang memberikan skor rata-rata lebih rendah, yakni 2,8 dari 10.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengantongi nilai rata-rata 4,9 dari masyarakat dan 2,2 dari para ahli. Secara akumulatif, Kabinet Merah Putih diganjar rapor merah dengan skor rata-rata 4,7 menurut publik dan 2,9 menurut ahli. 

​"Dalam pemeringkatan menteri yang diolah menggunakan metode positional scoring rule, Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan) menduduki posisi puncak dengan skor tertinggi mencapai 291. Posisi kedua diisi Menteri Pertanian Amran Sulaiman (140) dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono di urutan ketiga (127)," tulis laporan yang dirilis Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, Senin (12/10/2026).

Sebaliknya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencatatkan poin terendah alias terburuk di antara jajaran kabinet dengan skor -159. Rapor merah menteri juga menyasar Menteri HAM Natalius Pigai (-158) serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (-103). 

"Evaluasi ini menempatkan ketiga pejabat tersebut dalam prioritas teratas yang didorong publik untuk dievaluasi total atau terkena reshuffle," lanjutnya.

​Survei CELIOS yang melibatkan 1.142 responden masyarakat umum dan 129 ahli tersebut turut menyoroti penolakan luas terhadap sejumlah program prioritas pemerintah. Sebanyak 76% masyarakat dan 87% ahli mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga memicu ketidaksetujuan dari 66% publik dan 91% ahli karena dinilai tidak dirancang memadai untuk kemandirian ekonomi desa. 

​Selain itu, laporan ini memotret beberapa persoalan krusial yang paling dikeluhkan publik: 

​Tekanan Fiskal: Sebanyak 82% masyarakat menilai beban pajak dan pungutan pemerintah saat ini terlalu berat.

​Masalah Lapangan Kerja: Sebanyak 62% responden menilai pemerintah tidak mampu mengatasi masalah pengangguran.

​Kondisi Ekonomi: Sebanyak 53% masyarakat mengaku kondisi ekonomi rumah tangganya memburuk jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

​Kekhawatiran Kebijakan: Sebanyak 92% ahli menyatakan khawatir terhadap arah kebijakan pemerintah, serta 96% ahli menilai pemerintah tidak efektif menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Hasil rapor ini diharapkan menjadi cermin objektif bagi Presiden Prabowo Subianto untuk merevisi arah kebijakan, mewujudkan zaken kabinet, serta memprioritaskan penyelesaian masalah pokok masyarakat seperti keterjangkauan harga bahan baku dan penciptaan lapangan kerja berkualitas," sebut Bhima Yudhistira.

(Emn/Nusantaraterkini.co)