BPS Sumut Catat Inflasi April 2026 Sebesar 2,92 Persen, Gunungsitoli Alami Kenaikan Tertinggi ​

Nusantaraterkini.co, MEDAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara melaporkan bahwa inflasi year-on-year (y-on-y) di wilayah Sumatera Utara menyentuh angka 2,92 persen pada April 2026. Berdasarkan laporan Berita Resmi Statistik yang dirilis pada Senin (4/5/2026), kenaikan harga tersebut dibarengi dengan capaian Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,00.

​Dalam sebaran wilayah pantauan, Kota Gunungsitoli mencatatkan tingkat inflasi tahunan tertinggi di Sumatera Utara yakni mencapai 4,66 persen dengan IHK sebesar 114,53. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Kabupaten Deliserdang yang justru mengalami inflasi terendah di angka 1,92 persen dengan IHK sebesar 111,20. 

Secara bulanan, Sumatera Utara mengalami inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,44 persen, meski secara kumulatif tahun berjalan atau year-to-date (y-to-d) masih mencatatkan deflasi sebesar 0,22 persen.

​Kepala BPS Sumatera Utara, Asim Saputra, menjelaskan bahwa angka inflasi tahunan sebesar 2,92 persen ini mencerminkan dinamika harga yang perlu terus dipantau, terutama mengingat adanya perbedaan angka yang cukup tajam antarwilayah. Menurutnya, lonjakan yang terjadi di daerah tertentu seperti Gunungsitoli harus menjadi perhatian bersama dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tingkat lokal.

​"Inflasi y-on-y sebesar 2,92 persen pada April 2026 ini merupakan potret fluktuasi harga yang terjadi di Sumatera Utara. Kami mencatat disparitas yang cukup terlihat, di mana Gunungsitoli mengalami tekanan inflasi tertinggi hingga 4,66 persen, sementara Deli Serdang menunjukkan angka paling rendah sebesar 1,92 persen," ujar Asim Saputra dalam keterangannya, di Medan.

​Lebih lanjut, Asim menambahkan bahwa meskipun secara tahun berjalan Sumatera Utara masih berada dalam posisi deflasi 0,22 persen, kenaikan indeks secara bulanan sebesar 0,44 persen pada April tetap menuntut kewaspadaan terhadap rantai pasok. 

"Data ini diharapkan menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan untuk memitigasi risiko kenaikan harga lebih lanjut, khususnya pada komoditas yang menjadi penyumbang utama IHK di setiap daerah agar target stabilitas ekonomi tetap terjaga," pungkasnya.

(Emn/Nusantaraterkini.co)